OJK Kalbar gelar Bimtek percepatan realisasi subsidi bunga untuk BPD

Pontianak (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalbar melakukan bimbingan teknis (Bimtek) penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) untuk BPD dan 20 BPR dalam rangka percepatan realisasi subsidi bunga.

"Bimtek dilakukan sebagai bentuk mengakselerasi implementasi kebijakan pemberian subsidi bunga (PMK 85) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) khususnya di Provinsi Kalbar," ujar Kepala OJK Provinsi Kalbar, Moch. Riezky F. Purnomo di Pontianak, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan yang diterbitkan (PMK 85), OJK berperan memberikan data dan informasi debitur melalui data Sistem Layanan Informasi Kredit (SLIK) sesuai kriteria yang digunakan pemerintah melalui SIKP.

"Sebelumnya yang memiliki akses terhadap SIKP hanyalah bank umum penyalur KUR, namun saat ini BPR diminta untuk berpartisipasi aktif. Sehingga program pemberian subsidi bunga dalam kerangka PEN bisa berjalan cepat dan tepat sasaran," kata dia.

OJK Kalbar juga melakukan kegiatan evaluasi BPR yang bertujuan untuk memacu kinerja BPR dalam melakukan fungsi intermediasi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan total anggaran subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun untuk lebih dari 60 juta debitur UMKM terdampak COVID- 19 yang tersebar di lebih dari 2.100 lembaga penyalur kredit perbankan, perusahaan pembiayaan, pergadaian, dan koperasi.

"Hingga akhir Juli 2020, pemberian subsidi bunga telah terealisir sebesar Rp1,5 triliun atau 4,25 persen dari pagu anggaran," katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Edih Mulyadi menambahkan bahwa agar pemberian subsidi bunga untuk debitur terdampak COVID-19 senilai total Rp35,28 triliun cepat dan tepat sasaran pemerintah menggunakan sejumlah strategi.

Salah satu strategi yang digunakan adalah penggunaan SIKP sebagai penyedia big data yang dapat dipercaya.

"SIKP diharapkan dapat meningkatkan keakuratan data debitur dan jumlah subsidi yang diterima sehingga meningkatkan akuntabilitas program. Peningkatan kualitas database UMKM juga merupakan faktor unggulan yang dimiliki SIKP," katanya.