Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengajak semua perusahaan daerah di Kalbar meningkatkan nilai integritas untuk mencegah terjadinya korupsi.
"Pentingnya untuk semua elemen dan perusahaan di daerah Kalbar tetap berkomitmen dan meningkatkan nilai integritas, dengan nilai nilai anti korupsi," ujar Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji saat menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Dunia Usaha Integritas di Pontianak, Rabu.
Pada kegiatan tersebut, Sutarmidji memberikan pencerahan kepada sekretaris, pengawas, direksi, BUMN maupun BUMD. Dia mengatakan bahwa sebenarnya BUMN dan BUMD itu harusnya untung bukannya rugi dari perusahaannya.
"Prinsip saya sejak menjadi wali kota dulu, BUMN dan BUMD itu harusnya untung, tidak mungkin rugi. Seperti yang kita ketahui PDAM itu rugi terus, tetapi di Pontianak bisa untung, bahkan pernah Rp36 miliar untungnya," tuturnya.
Dia juga mengatakan bahwa kelemahan perusahaan khususnya BUMD itu biasanya setelah direksi perusahaan tersebut dilantik, sudah meminjam uang. Sehingga membuat anggaran perusahaan berkurang.
"Kredit itu nyawanya dari BUMD, apalagi pinjamannya jangka panjang. Setelah tidak menjadi direksi lagi, tetapi hutangnya masih ada. Itulah yang membuat perusahaan rugi," katanya.
Kemudian Sutarmidji juga mengatakan, banyak direksi perusahaan yang membuat kerugian seperti suka belanja yang tidak berkaitan dengan usaha, contohnya membeli aset tanah dan menggunakan atas nama direksi. Setelah itu, direksi mengambil untung dari jual beli aset tersebut.
"Ada beberapa perusahaan yang mengambil keuntungan sendiri dari pendapatan perusahaan. Itu sedang ditangani oleh polres, dan terdapat 4 orang yang menjadi tersangka di BUMD Kalbar, karena kerugian yang dialami sebesar Rp19 miliar," kata Sutarmidji.
Sutarmidji berharap dengan adanya bimtek hari ini, membuat perusahaan daerah di Kalbar semakin bisa berkontribusi dalam penambahan pendapatan asli daerah bukan mengambil keuntungan sendiri.
"Saya berharap perusahaan daerah Kalbar bisa berkontribusi dalam pendapatan daerah, sebenarnya kalau aturannya dijalankan untuk pengembangan perusahaan, pasti untung, mustahil rugi. Modal murah, tidak pinjam di Bank, fasilitas sudah diberikan, gaji juga besar, bahkan lebih besar dari kepala dinas dan semua kesejahteraan dewan direksi sudah diatur, jadi tidak ada lagi alasan untuk korupsi," katanya
Di tempat yang sama, Direktur Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK RI Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi yang turut hadir dalam memberikan Bimbingan Teknis Usaha Integritas tersebut.
Dia mengatakan pentingnya nilai integritas untuk memberantas korupsi. Karena tidak mungkin hanya melakukan penegakan hukum negara, tetapi lebih penting lagi adanya kegiatan lain seperti memberikan pendidikan dan pencegahan.
"Maka dari itu kita perlu menanamkan nilai integritas, pemerintah daerah sudah membangun sistem yang bagus, tetapi kalau manusianya ingin melakukan korupsi, tentunya dia menggunakan berbagai macam cara. Maka dari itu, kita ingatkan tentang bagaimana pentingnya integritas, karena semuanya kembali pada niatnya masing masing," kata Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi.
Selain itu dia mengajak semua elemen terkait bersinergi untuk membangun antikorupsi. Sebab area korupsi bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa melibatkan siapapun bukan hanya dunia usaha.
"Maka dari itu, saat ini kita jangan saling menyalahkan tetapi bagaimana kita sama sama bersinergi untuk membangun budaya antikorupsi. Caranya kita harus tanamkan nilai integritas, semua masyarakat dan elemen bangsa harus berperan serta agar Indonesia bebas korupsi," katanya.
