Pontianak (ANTARA) - Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengatakan, presiden memberikan arahan untuk memprioritaskan pembangunan perbatasan serta pengelolaan tata ruangnya, termasuk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
"Kami juga punya perhatian bagaimana pelayanan publik di wilayah perbatasan. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM), mulai dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan perlindungan sosial di wilayah wilayah perbatasan menjadi isu yang sangat penting," kata Abetnego saat menjadi pemateri pada kegiatan seminar nasional Program Studi Megister Hukum Universitas Tanjungpura (Untan), di Pontianak, Senin.
Terkait hal tersebut pihaknya meminta kepada seluruh sivitas akademika di Untan untuk bisa bersama sama membangun dan bagaimana menjawab persoalan yang ada di depan perbatasan negara saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Rektor Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Garuda Wiko menegaskan, pihaknya juga sudah membuat program khusus yang menggandeng Menko PMK dan pihak lainnya untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam menyejahterakan wilayah perbatasan di Kalbar.
Baca juga: Penambahan tiga SPBU di 3T atasi kelangkaan BBM di Kayong Utara
Baca juga: Menara telekomunikasi di Kumpang Bis Sekadau tak berfungsi
"Selain membangun wilayah perbatasan, ekosistemnya juga harus kita bentuk, artinya menyangkut tatakelolanya harus kita perhatikan. Akses, pelayanan publiknya dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan tersebut juga harus kita bangun untuk menyejahterakan masyarakat Kalbar yang ada di perbatasan tersebut," kata Garuda Wiko.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Alexander Rombonang, yang mewakili Gubernur Kalbar mengatakan, berbicara mengenai perbatasan negara, bukan hanya tentang menjaga batas kedaulatan saja, tetapi masyarakat di perbatasan tersebut juga harus dimanusiakan dan disejahterakan.
"Pembangunan kawasan perbatasan itu merupakan integritas dengan manajemen negara yang menyatakan masalah kedaulatan dan bagaimana membuat perbatasan menjadi daerah yang maju, berkembang dan masyarakatnya sejahtera. Bukan hanya itu yang menjadi prioritas kita, tetapi tentang bagaimana kita harus memanusiakan dan menyejahterakan mereka," kata Alexander.
Dia juga mengatakan, bahwa memang hak masyarakat perbatasan sebagai warga negara sama memperoleh pelayanan publik dari pemerintah, sehingga kita juga punya kewajiban untuk menyiapkan seluruh sarana dan prasarana dasar.
"Walaupun pada saat ini memang segala sesuatu itu berjalan seakan perlahan, tetapi tidak akan ada yang kita tinggalkan, semua menjadi prioritas kita," ujarnya.
Dia juga berharap agar wilayah perbatasan terus tumbuh dan berkembang, dan ini bisa memberikan masukan bagi pemerintah, tentang kebijakan mana yang harus diambil.
"Kami tidak bisa berpikir sendiri, mengambil kebijakan tersebut, itu harus berdasarkan pertimbangan yang matang, salah satunya masukan dari perguruan tinggi sebagai pusat akademisi yang ada Kalbar," katanya.
Baca juga: 5.487 masyarakat daerah 3T Kalbar mendapatkan bantuan pasang baru listrik
Baca juga: Pos Indonesia tingkatkan kerja sama layanan logistik ke daerah 3T
Baca juga: 18 operator PLTS terpusat untuk daerah 3T dapat pelatihan dari Kementerian ESDM
