Kalbar targetkan program pencegahan korupsi capai 92 persen di 2022

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan program pencegahan korupsi Monitoring Center for Prevention (MCP) di daerah itu mencapai skor 92 persen pada akhir 2022, kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Horisson di Pontianak, Jumat.

"Untuk tahun 2021 itu, Provinsi Kalbar skor capaian MCP 89,98 persen. Kami dari pemerintah provinsi, gubernur Kalbar juga memang sudah menargetkan untuk tahun 2022 ini harus di atas 90 persen di Provinsi Kalbar. Saya juga sudah sepakat dalam rapat koordinator ini bahwa kami bisa mencapai 92 persen," kata Horrison dalam rakor di Pontianak, Jumat.

Horrison mengatakan program MCP merupakan jembatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk pencegahan korupsi.

Baca juga: Mantan pejabat Waskita Karya terbukti korupsi - divonis 4 tahun penjara

"Kalau memang angkanya bisa lebih bagus, artinya kami sudah bisa menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang kami kerjakan dan untuk penegahan korupsi itu sudah kami lakukan di Kalbar dengan benar; dan ini diminta kepada seluruh kabupaten dan kota," jelasnya.

MCP merupakan program rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pemerintah daerah menjalankan fungsi koordinasi dan monitoring terhadap upaya pencegahan korupsi. Horrison berharap target capaian MCP Kalbar tersebut bisa lebih dari 92 persen dan terus dilakukan evaluasi.

"Saya berharap bisa lebih dari angka 92 persen. Artinya, kami akan lakukan terus-menerus evaluasi terhadap pemenuhan pemenuhan indikator," kata Horrison.

Baca juga: BPKP perwakilan Kalbar arahkan APIP maksimalkan pencegahan korupsi

Sementara itu, dalam kegiatan yang sama, Kepala Satgas Wilayah III KPK Kresno Anto Wibowo mengatakan KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus selalu mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengukur manajemen risiko korupsi.

"BPKP dan KPK juga akan terus memberikan dorongan pada setiap pemerintah daerah untuk dapat mengukur manajemen resiko untuk mencegah apapun yang akan terjadi, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang," ujar Kresno.

Baca juga: Tersangka korupsi Bandara Tringing dijebloskan ke Rumah Tahanan Negara
Baca juga: KPK berikan edukasi pendidikan antikorupsi kepada pejabat eselon di Kalbar