Mendagri Minta Pemda Hentikan Penerimaan Honorer

Kendari (Antara Kalbar) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta daerah agar menghentikan penerimaan pegawai tidak tetap atau tenaga honorer.

Hal itu disampaikan Gamawan saat melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013-2018 H Nur Alam - HM Saleh Lasata, di Kendari, Senin.

"Menerima honorer berdampak pada pembengkakan belanja aparatur yang menyerap APBD yang cukup besar, sehingga akan mengurangi porsi belanja modal untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan, kalau mau menerima pegawai harus melalui jalur yang benar yakni melalui tes penerimaan CPNS berdasarkan hasil analisis kebutuhan pegawai atau analisis jabatan.

"Kalau memang pegawai kurang harus terima melalui jalur CPNS. Saya tegaskan kepada para kepala daerah agar tidak usah lagi menangkat honorer," katanya.

Gamawan juga meminta agar daerah melakukan distribusi pegawai yang merata antara perkotaan atau ibukota provinsi dan kabupaten lain.

Fakta lain adalah sekolah-sekolah yang ada di perdesaan kekurangan guru, sedangkan sekolah di perkotaan kelebihan guru, fakta itu terjadi juga untuk tenaga medis.

"Ada kecenderungan saya melihat bahwa PNS lebih senang jika berada di ibukota dengan berbagai alasan sepetti ikut suami. Yang terjadi adalah menumpuknya PNS di perkotaan, sementara ada daerah lain yang sangat kekurangan PNS," katanya.

Untuk itu, kata Mendagri, kelebihan pegawai berdampak pada belanja aparatur yang lebih tinggi terjadi di hampir semua wilayah, padahal porsi semestinya harus lebih besar untuk belanja untuk kepentingan masyarakat umum.

"Ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Belanja aparatur di daerah umumnya masih di atas angka 60-70 persen, yang semestinya belanja publik harus lebih besar," katanya.

 (A056/E011)