Pontianak (Antara Kalbar) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pontianak mempertanyakan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota itu tahun 2014 yang mengalami defisit sebesar Rp16 miliar.
"Meskipun itu telah ditutupi dengan pembiayaan netto, tetapi RAPBD Kota Pontianak tahun 2014 masih defisit," kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pontianak Deden Ari Nugraha di Pontianak, Sabtu.
Ia menjelaskan, dari struktur RAPBD Kota Pontianak 2014, maka volume RAPBD kota itu dilihat dari sejumlah pendapatan pemerintah, baik pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp1,3 triliun, belanja tidak langsung dan belanja langsung Rp1,4 triliun.
"Sementara volume RAPBD dalam kondisi defisit senilai Rp58,720 miliar, meskipun ditutupi dengan pembiayaan netto senilai Rp42,640 miliar, tetapi itu masih berdasarkan pada asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan anggaran tersebut," ungkapnya.
Menurut Deden, dibutuhkan perencanaan kinerja yang telah terukur dalam setiap pengalokasian anggaran dalam perencanaan pembangunan dengan mengedepankan prinsip anggaran yang sudah ada dan jelas.
"Jika perencanaan kinerja terukur, maka capaian kinerja pemerintah daerah yang dituangkan dalam laporan kinerja sebagaimana dikehendaki oleh PP No. 8/2006 akan semakin memperkuat laporan keuangan yang telah berhasil memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian) oleh BPK RI," ujarnya.
Deden menambahkan, untuk memperbaiki capaian kinerja Pemkot Pontianak, Fraksi Golkar menganggap perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja.
"Kinerja ini dilakukan secara berkala bersamaan dengan pemeriksaan laporan keuangan secara berkala, baik oleh kepala daerah maupun Inspektorat Kota Pontianak," katanya.
Selama ini, menurut Deden, empat tahun berturut-turut volume APBD Kota Pontianak selalu meningkat secara signifikan.
"Kami memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja wali Kota Pontianak dan seluruh jajaran dalam upaya mewujudkan visi misi Kota Pontianak tahun 2010-2014. Terutama sektor pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perbaikan lingkungan pemukiman dan perumahan, serta peningkatan sumber daya manusia," kata Deden.
