Realisasi belanja negara dalam APBN 2022 Kalbar sudah mencapai 79,10 persen

Pontianak (ANTARA) - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat (Kalbar) Imik Eko Putro menyebutkan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar 2022 sudah mencapai 79,10 persen dari pagu Rp29,356 triliun.

"Kinerja baik APBN di Kalbar berlanjut hingga Oktober 2022. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi belanja negara dalam APBN Kalbar hingga akhir Oktober 2022 sudah mencapai Rp23,221 triliun atau sekitar 79,10 persen dari total pagu belanja Rp29, 356 triliun," ujarnya di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan untuk realisasi belanja pemerintah pusat (K/L) sebesar Rp7,256 triliun atau 67,83 persen dari pagu, terutama dimanfaatkan untuk belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13 Rp3,192 triliun. Selanjunnya penyaluran bantuan sosial ke masyarakat Rp7,91 miliar atau 96,80 persen, dan belanja barang untuk kegiatan operasional K/L (Kementerian/Lembaga) Rp2, 787 triliun atau 68,19 persen.

"Sementara untuk realisasi belanja modal di Kalbar masih berada di angka 47,93 persen atau sekitar Rp1,27 triliun," kata dia.

Berdasarkan data dari SIMTRADA, kata dia, telah terealisasi belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp15,966 triliun atau sekitar 85,57 persen dari total pagu Rp18,658 triliun.

"Untuk TKDD ini mengalami sedikit penurunan di banding periode sebelumnya yaitu sebesar 0,93 persen," ucap dia.

Ia mengatakan kerja keras APBN melalui belanja negara didukung oleh Program Pemulihan Ekonomi (PEN) dan upaya untuk menjaga adanya dampak ketidakpastian. Berdasarkan data Penanganan COVID--19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) per 4 November 2022, di Kalbar telah terealisasi cukup baik.

Untuk klaster kesehatan sebesar Rp465,8 miliar untuk 8.698 pasien di 34 rumah sakit, dan insentif tenaga kesehatan (nakes) sebesar Rp16,04 miliar untuk 41 fasilitas kesehatan atau 2.637 nakes. Kemudian untuk klaster perlindungan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) terealisasi Rp408,06 miliar untuk 172.297 KPM, Bansos sembako terealisasi Rp570,33 miliar untuk 325.621 KPM, BLT minyak goreng Rp98,04 miliar untuk 326.797 KPM, dan BLT Dana Desa Rp659.19 miliar pada 2.030 desa untuk 199.369 KPM.

Peran APBN sebagai peredam kejut di tengah peningkatan dampak risiko global juga ditunjukkan oleh penyaluran program perlindungan sosial tambahan. Salah satunya melalui penyaluran BLT BBM kepada masyarakat untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat adanya kebijakan penyesuaian harga BBM yang diberlakukan sejak 3 September lalu.

Penyaluran BLT BBM di Kalbar hingga 4 November 2022 mencapai Rp132,3 miliar untuk 359.079 KPM dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp70,53 miliar.

"Bantuan tambahan tersebut melengkapi program perlindungan sosial yang sudah ada sebelumnya, seperti PKH, BLT Minyak Goreng, BLT Dana Desa, Kartu Sembako, dan Subsidi Bunga KUR," katanya.