Pemkab Sintang Ingin Terlibat Kelola Bandara

Sintang (Antara Kalbar) - Jika Bandara Tebelian telah operasional, Pemkab Sintang menginginkan bisa terlibat dalam pengelolaan bandara. Untuk merealisasikan keinginannya itu, Pemkab Sintang kembali melakukan studi banding ke Kabupaten Lombok Tengah. Dalam studi banding di Lombok Tengah, Bupati Lombok Tengah, Mohamad Suhaili FT  menyampaikan Pemkab Lombok Tengah dalam melakukan pembebasan tanah memakan waktu 10 tahun. “Pembebasan lahan dilakukan oleh PT. Angkasa Pura. Kalau di sini PT. Angkasa Pura yang siapkan lahan. Kami bangun ruko-ruko dan masyarakat kami yang jualan,” katanya.

Dia menjelaskan awalnya desa dan dusun di sekitar lokasi bandara selalu berkonflik. Tapi setelah adanya bandara, konflik antar dusun dan desa sudah tidak ada karena semua mendapatkan pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat pun semakin baik. “Jadi bicara PAD bisa dari pengelolaan parkir dan pajak tidak langsung lainnya sebagai dampak adanya bandara,” jelas dia.

Sementara, Bupati Sintang, Milton Crosby menjelaskan Pemkab Sintang memang berkeinginan untuk ikut terlibat dalam pengelolaan Bandar Udara Tebelian nantinya. Sehingga perlu melakukan kajian yang mendalam dan mengumpulkan informasi. “Kami ingin tahu, sektor mana saja yang bisa dikelola oleh Pemda dan bisa mendatangkan pendapatan asli daerah.  Pekerjaan apa saja yang bisa menyerap masyarakat setempat,” katanya.

Milton mengatakan sudah ada beberapa contoh bandara yang dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti pengelolaan Bandara Kalmarau di Kabupaten Berau yang dikelola oleh Pemkab Berau melalui nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.

Ada juga sistem pengelolaan bandara berupa swasta murni atau kolaborasi pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) yang mana pemerintah bisa mendapatkan keuntungan berlipat. Pemerintah akan mendapatkan dana bagi hasil atau kontribusi dari keuntungan pengelolaan bandara tanpa mengeluarkan anggaran operasional seperti yang selama ini terjadi. Dana yang didapat dari swasta bisa digunakan pemerintah untuk membangun daerah.