Kalbar tingkatkan kualitas dan akses pendidikan vokasi

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat akses, kualitas, dan relevansi pendidikan serta pelatihan vokasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Seminar bertema 'Arah Kebijakan Pendidikan Vokasi di Masa Pemerintahan Mendatang' ini menjadi momentum bagi Pemprov Kalbar untuk menegaskan komitmennya dalam mendukung revitalisasi pendidikan vokasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022," kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Linda Purnama, saat mewakili Penjabat Gubernur Kalbar dalam seminar yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) Kalbar, Kamis.

Linda menyebutkan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan vokasi agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, terutama di Kalimantan Barat.

"Dengan adanya Perpres Nomor 68 Tahun 2022, kami berharap dapat meningkatkan mutu kebijakan pendidikan vokasi. Penting bagi kita untuk terus melakukan inovasi dalam pendidikan vokasi dan pelatihan, khususnya di Kalimantan Barat, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis," tuturnya.

Linda juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan dunia industri. Pemprov Kalbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan aktif membangun kemitraan dengan berbagai sektor industri untuk memfasilitasi siswa SMK dalam memperoleh pengalaman kerja yang relevan. Saat ini, Pemprov Kalbar telah menjalin 870 Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai perusahaan dan perguruan tinggi.

"Kemitraan dengan dunia usaha dan industri adalah kunci untuk memastikan bahwa lulusan SMK memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar. Selain itu, ini juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat," katanya.

Linda menambahkan, masih ada sejumlah tantangan yang harus diatasi, termasuk keterbatasan jumlah guru kejuruan, fasilitas praktik yang belum merata, serta kurang optimalnya dukungan dari dunia usaha dan industri. Namun, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi tenaga pengajar, memperluas sarana praktik, dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak.

Data terbaru menunjukkan bahwa upaya revitalisasi ini mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2022, dari 23.669 lulusan SMK di Kalbar, sekitar 42,6 persen sudah bekerja, 24,7 persen berwirausaha, dan 21,76 persen melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren ini berlanjut pada 2023, di mana angka lulusan yang bekerja meningkat menjadi 44,9 persen, wirausaha 27,9 persen, dan angka pengangguran turun menjadi hanya 1,4 persen.

Dirinya juga menyoroti pentingnya mempersiapkan tenaga kerja terampil untuk menghadapi peluang kerja di sektor industri yang sedang berkembang di Kalbar, seperti yang dihasilkan oleh peresmian smelter PT BAI oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami harus memastikan bahwa lulusan pendidikan vokasi siap mengisi peluang kerja yang muncul, khususnya di sektor industri yang terus berkembang," katanya.