Bawaslu Kalbar pastikan tolak politik uang selama proses Pemilu 2024

Pontianak (ANTARA) - Ketua Bawaslu Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, memastikan pihaknya akan menolak politik uang dari partai politik (parpol) selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Kami memastikan seluruh jajaran, baik tingkat atas maupun bawah agar tidak menerima imbalan dari partai politik. Karena kewajiban penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu untuk mengawal seluruh proses tahapan pemilu," katanya di Pontianak, Senin.

Selain itu, dia mengatakan antisipasi juga dilakukan dengan memberikan penguatan, baik secara aturan maupun secara spiritual bahwa seluruh penyelenggara Pemilu harus terpaku pada aturan dan keyakinan yang dianutnya.

Terkait mekanisme, dia menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. "Namun kita akan mengoptimalkan dan berupaya lebih mewujudkan pemilu dan pengawasan yang partisipatif," katanya.

Dia menjelaskan nantinya akan ada sekolah kader pengawasan seperti tahun sebelumnya untuk menguji apakah orang tersebut layak menjadi kader pengawasan pemilu.

Bawaslu Kalbar juga siap melibatkan kader pengawasan dalam seluruh kegiatan yang diadakan, bahkan dilibatkan sebagai narasumber.

"Kami juga minta mereka kalau di kampung masing-masing membuat Desa Awas. Jadi, bukan lepas semata pada ketika mereka melakukan pendidikan pengawasan partisipatif," kata dia.

Terkait pelaksanaan Pemilu 2024, pihaknya juga mengajak semua masyarakat dan pihak terkait untuk mewujudkan Pemilu yang riang gembira di wilayahnya.

"Kita wujudkan pemilu yang penuh dengan pesta riang gembira. Bersaing boleh, tapi tetap harus saling menghargai perbedaan," katanya.

Hidayat mengatakan hal ini karena di tahun tersebut merupakan momen demokrasi terbesar dalam sejarah.

"Di tahun yang sama, kami akan melaksanakan pemilihan anggota legislatif, mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," tuturnya.

Dia juga menambahkan, setelah itu akan ada perhelatan besar juga terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dirinya juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholder yang ada di Kalbar bersama-sama wujudkan pemilu yang berkeadilan dan damai, karena keserentakan dalam pemilu kali ini tentu bukan hal yang mudah, apalagi penyelenggara pemilu pun memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

"Sebagai pengawas saja di provinsi hanya lima orang, di Kabupaten/Kota ada lima dan ada juga hanya tiga. Di kecamatan ada tiga personel, nanti bahkan di desa dan TPS hanya satu orang," katanya.